Rasa Malu Makin Terkikis, Korupsi Kian Fantastis

“Rasa Malu Makin Terkikis, Korupsi Kian Fantastis”

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM-MPd yang diluncurkan tahun 2007 ternyata tak lepas juga dari jeratan godaan penyalahgunaan dana Program. Fenomena belakangan ini mulai menunjukkan banyaknya masalah-masalahpenyalahgunaan dana program yang terjadi, baik dilaksanakan secarai ndividu maupun secara berjamaah dengan jumlah yang cukup fantastis. Di Propinsi Lampung  saat ini 

 tengah ditangani proses penyalahgunaan dana yang dilakukan beberapa pelaku masyarakat di tingkat kecamatan, beberapa di antara nya sudah ditangani secara non litigasi melalui forum MAD, dan beberapa sudah ditingkatkan ke proses litigasi melalui Kejaksaan dan Kepolisian. Hasilnya; ada yang sudah dilakukan penahanan di Kejaksaan (prosesnya sampai di persidangan pengadilan), ada juga yang ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak Kepolisian. Memprihatinkan!.Kini,Programini di Lampung mengintensifkan kembali upaya-upaya melakukan pencegahan melalui “Kampanye Anti Korupsi”

Berikut petikan wawancara Duta Suhanda dari Majalah Himpun Lambar dengan Bapak Amir Machmud Hasan Koordinator Provinsi Konsultan Manajemen Provinsi RMC-II Pada PNPM-Mandiri Perdesaan Provinsi Lampung terkaithal tersebut .

    1  Himpun Lambar : Pak KorProv , adanya himbauan ANTI KORUPSI   

        khususnya di program ini sangat kita apresiasi. Sebenarnya apa yang melatar 

        belakangi himbauan tersebut di intensifkan lagi sosialisasinya ?

1. Bapak AMIR MACHMUD (KORPROV PNPM Lampung): Dulu, di awal 

 pelaksanaan program yang masih bernama Program Pengembangan Kecamatan  (PPK); parapelaksana program di tingkat desadan kecamatan adalah kader-kader  terbaik yang ada di desa, mereka adalah warga masyarakat desa yang dikenal  jujur, berprilaku baik dan mempunyai integritas serta komitmen baik untuk membangun desanya. Seiring waktu berjalan dalam pelaksanaan program; mereka   telah menjadi individu-individuterlatih yang mempunyai kemampuan lebih di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban yang semuanya telah berjalan secara baik, transparan dan akuntabel. Tanpa bermaksud menafikan bahwa sebagian besar para kader-kader tersebut sampai saat ini masih memiliki integritas dan komitmen dimaksud; fenomena belakangan ini mulai menunjukkan banyaknya masalah-masalah penyalahgunaan dana program yang terjadi, baik dilaksanakan secara individu maupun secara berjamaah dengan jumlah yang cukupfantastis.  Banyak faktor penyebab hal tersebut terjadi; mungkin saja contoh buruk yang sering ditunjukkan para petinggi-petinggi kita yang setiap hari bisa kita simak melalui media elektronik/cetak; tetapimungkinsaja “Rasa Malu” yang makin terkikis, termasuk kepedulian sosial masyarakat terhadap hak kolektif mereka yang makin menipis.

Sehingga dipandang penting untuk mengintensifkan kembali upaya-upaya melakukan pencegahan melalui “Kampanye Anti Korupsi” ini.

2. HIMPUN LAMBAR :  Kedepan upaya-upaya konkrit apa saja yang akan     

    diagendakan selain dalam bentuk himbauan?

2. Bapak AMIR MACHMUD (KORPROV PNPM Lampung) :

Upaya-upaya konkrit yang akan dilaksanakan adalah :

- Mengoptimalkan pelaksanaan Internal Audit, baik yang dilaksanakan oleh Spesialis Provinsi, maupun oleh Tim Fasilitator Kabupaten.

- Menggerak kandan mengintensifkan kegiatan Audit Silang antar Kecamatan, dan Audit Silang Antar Kabupaten

- Meningkatkan kualitas pelatihan masyarakat terkait pencegahan dan penanganan masalah-masalah penyalahgunaan dana.

- Pengalokasian dana operasional untuk menunjang kegiatan kampanye “anti korupsi”

- Dan yang paling pentinga dalah menggerakkan kolektivitas masyarakat melalui Community Based Monitoring (CBM) dan Ruang Belajar Masyarakat (RBM).   

3.HIMPUN LAMBAR : Terkait data di KorProv tentang fenomena belakangan ini mulai menunjukkan banyaknya masalah-masalah penyalah gunaan dana program yang terjadi, baik dilaksanakan secara individu maupun secara berjamaah denganjumlah yang cukup fantastis.Ini tentu dampaknya sangat terasa terhadap masyarakat penerima program.  Apa himbauan Bapak terhadap Pelaku juga terhadapMasyarakat.

3.Bapak AMIR MACHMUD (KORPROV PNPM Lampung ):

Mari kitakembalipadatujuanawalbergulirnya program ini, program inidiberikanPemerintahPusatsebagaibentukkepedulianpenuhpemerintahkepadamasyarakatmiskin di perdesaan agar segera terentas dari kemiskinan dan ketertinggalan Pola botto planning dan desentralisasi dilaksanakan sebagai upaya memberdayakan masyarakat, kelembagaan dan pemerintahan lokal.  Sistem dan mekanisme program sudah disusun sedemikian rupa untuk memudahkan keterlibatan masyarakat dalam mencapai tujuan program.
Untuk itu kami sangat mengharapkan kepada para fasilitator, pelaku program dan masyarakat untuk menumbuhkan kembali budaya “malu korupsi”, "malu membuat aib", "malu mencoreng nama baik keluarga" agar dampak baik program ini bisa dinikmati secara berkesinambungan dan tidak mewariskan “contoh-contoh buruk” kepada generasi kita yang akan datang.

4.HIMPUN LAMBAR : Adanya statemen kalau Fasilitator Tekhnik kurang professional, seperti sering meninggalkan tempat, tidak maksimal mendampingi Tim PelaksanaTeknis /TPK yang berdampak pada buruknya kwalitas hasil kegiatan. Ini juga memiliki dampak yang merugikan.Apa komentarnya pak?

4.Bapak AMIR MACHMUD (KORPROV PNPM Lampung ):

Apa yang disampaikan tentu berdasarkan fakta hasil supervisi dan monitoring kelapangan atau laporan hasil kunjungan lapangan para spesialis KM Provinsi; dan tidak dipungkiri bahwa di beberapa lokasi program hal tersebut terjadi, meski di banyak lokasi lainnya hal tersebut tidak terjadi.
Oleh karenanya; terkait kualitas hasil kegiatan tidak  semata-mata kesalahan masyarakat sebagai pelaksana program, ada di dalamnya juga terkait kualitas dan intensitas pendampingan yang dilaksanakan oleh teman-teman Fasilitator (KabupatendanKecamatan).  Hal inilah yang senantiasa menjadi perhatian kami di provinsi untuk tetap berupaya maksimal melakukan pengendalian pelaksanaan program tidak hanya pada aspek teknis semata; tetapi juga termasuk kualitas Technical Assistant-nya.

5.HIMPUN LAMBAR :        

Bervariasinya kemampuan Fasilitator ini bisa diterjemahkan belum semua   

fasilitator standar kemampuannya sama ?

5.Bapak AMIR MACHMUD (KORPROV PNPM Lampung ):

Ada beberapa faktor penyebab bervariasinya kapasitas fasilitator : di antaranya adalah latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang berbeda dan terbatasnya waktu pelaksanaan pelatihan pratugas reguler yang disediakan program.  Selama ini upaya yang sudah dan akan terus kita laksanakan adalah melaksanakan Training Needs Assessment (TNA) guna menginventarisir kebutuhan materi peningkatan kapasitasfasilitator, mengefektifkan pelaksanaan In-service Training (IST) dengan mengoptimalkan pelaksanaan rapat koordinasibulanan di tingkat kabupaten, dan On the Job Training (OJT) melalui bimbingan langsung pada saat kunjungan kelapangan, serta meningkatkan intensitas diskusi-diskusi  mingguan di tingkat kabupaten dan provinsi. Ini adalah upaya untuk memenuhi kapasitas para fasilitator secara komprehensif.

6. HIMPUN LAMBAR : adanya penilaian sebagian masyarakat bahwa aspek Pemberdayaan Masyarakat masih minim ketimbang pembangunan fisik yang terlihat lebih masif. Apakah hal ini bisa di katakan sebagai tidak berhasilnya program kemasyarakat? 

6. Bapak AMIR MACHMUD (KORPROV PNPM Lampung ):

Tidak juga, karena keberhasilan program pemberdayaan tidak bisa dipotret secara parsial, ada banyak faktor berpengaruh di dalamnya; partisipasi aktif masyarakat, peran pelaku, dukungan pemerintah daerah, pemerintah lokal desa dan kecamatan, peran kelembagaan masyarakat, di samping kapasitas individual para fasilitator, termasuk juga yang cukup berpengaruh adalah kebijakan program dari pusat sendiri terkait beban kerja fasilitator yang cukup komprehensif.  Sehingga, ketika kita menemui adanya ketimpangan pada aspek proyek dan program di lapangan; kita pandang sebagai susceptibility yang perlu perbaikan/penguatan dan tidak bisa disebut sebagai “kegagalan program”

 7. HIMPUN LAMBAR :  yang terakhir kita ingin tahu contoh konkrit 

 penyelesaian   kasus penyalahangunaan dana Program terkini sehingga bisa jadi shock therapy  bagi pelaku yang lain ?

7. Bapak AMIR MACHMUD (KORPROV PNPM Lampung):  Saat ini kita tengah menangani proses penyalahgunaan dana yang dilakukan beberapa pelaku masyarakat di tingkat kecamatan, beberapa di antaranya sudah  

ditangani secara non litigasimelalui forum MAD, dan beberapa suda ditingkatkan   ke proses litigasi melalui kejaksaan dan kepolisian. Hasilnya; ada yang sudah dilakukan penahanan di kejaksaan (prosesnya sampai di persidangan pengadilan), ada juga yang ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak kepolisian.   Di jajaran fasilitator; selama 3 bulan terakhir ini kami sudah melakukan PHK kepada beberapa orang Fasilitator Kecamatan dan

Fasilitator Kabupaten terkait pelanggaran Kode Etik (Etika Profesi) dan Standar Operasional  Prosedur (SOP), ini adalah angka yang cukup memprihatinkan.   Karenanya kampanye “ANTI KORUPSI” merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya hal yang sama di kemudian hari. Bagaimanapun juga hadirnya program PNPM-Mandiri Perdesaan ini adalah untuk memecahkan berbagai masalah di masyarakat, bukan justru menciptakan masalah-masalah baru. (dutasuhanda –HimpunLambar )

19.24

No comments

Read more »