 |
| Iqbal Pandji Putra/Fasilitator Sosial PNPM-Perkotaan Bandar Lampung |
Membangun sebuah komunitas yang peduli pembangunan harus
berdasarkan kemauan dan kehendak dari
masyarakat tersebut untuk berbuat sesuai harapan masyarakat
sendiri. Bila ini tidak terjadi maka pelaksanaan program yang di hasilkan
menciptakan kembali program yang pragmatis dan penuh kerja orientit.
Pelajaran yang di dapat dari pemdampingan di berbagai lokasi program PNPM mandiri perkotaan ,
menunjukan peran partisipasi masyarakat untuk terlibat secara proaktif dan
berkelanjutan belum menunjukan keberhasilan secara menyeluruh. Ini menjadi kritik bagi pemdampingan yang
terjadi di masyarakat untuk segera berbenah diri untuk
sering berbagi persoalan dan mau bersusah payah.
Persoalan tidak hanya ada di pendampingan masyarakat tapi
juga di peran aparat lokal masih belum memberikan contoh teladan bagi
masyarakat. Masih banyak kepentingan
pribadi yang lebih di utama daripada kepentingan masyarakat. Pola pikir ini
terjadi secara sistemik di karena pola pikir yang ada, bahwa pekerjaan yang berlangsung
di kelurahannya adalah proyek charity
yang memberikan keuntungan sepihak.
Persoalan-persoalan di atas menunjukan perlu ada pembelajaran kembali arti pentingannya membangun kebersamaan dalam membrantas
kemiskinan, perlu kerja keras dan
perhatian yang sangat mendalam bagi semua elemen masyarakat dan apartur
pemerintah.
Seperti yang di mandatkan dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
Bab IV Membangun Integritas “
proyek ini memberdayakan masyarakat ( terutama penerima manfaat proyek) untuk
mengelola sub-proyek dan bertanggung jawab terhadap kualitas teknis dalam
penyediaannya, maupun hasilnya/ keluaran, pada tingkat kelurahan/desa” Artinya
melalui partisipatif aktif seluruh
komponen masyarakat untuk menginginkan pelayan dari pemerintah kota dan menjamin
akuntansi yang transparan dari sumber daya yang sudah di peruntukan, sehingga
tercapai pengelolaan dan manajemen yang efektif dan perbaikan pencaharian
masyarakat.
Pengawasan yang lebih oleh masyarakat, akan mengurangi resiko
korupsi dan penyalah gunaan kekuasaan. Tetapi bila tidak di tunjang kridebiltas
penegakan hukum dan kepolisian yang baik, akan berdampak pada tidak ada
kepercayaan lagi atas pengaduan yang ada di masyarakat. Seperti contoh kasus
yang terjadi di tahun 2006-2008 di 3 kelurahan kecamatan Panjang , banyak
sekali pengaduan masyarakat dan pendampingan
untuk menyelesaikan persoalan ekonomi bergulir yang digunakan oleh Oknum LKM, Masyrakat dan
aparat lokal.
Saksi dan penyelesai kasus yang terjadi pada program ini
sangat lemah. Program ini lebih banyak
toleransinya seperti yang diucapkan oleh beberapa pengurus baru BKM/LKM periode
2008 – 2011 yang menerima serah terima kepengurusan BKM/LKM dari pengurus lama.
(diskusi dengan pengurus baru BKM/LKM).
Kemandirian lembaga
masyarakat ini dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu
menjadi wadah perjuangan bersama bagi masyarakat tidak mampu, mandiri dan
berkelanjutan adalah harapan yang terus di
tingkatkan sehingga masyarakat mampu mengambil atau memutuskan keputusan yang
berkaitan kebijakan publik di tingkat lokal agar berorientasi kemasyarakat
tidak mampu dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Gambaran lembaga
masyarakat seperti yang diatas hanya akan tercapai apabila orang yang di beri
amanat sebagai pemimpin masyarakat adalah orang yang peduli, kometmen kuat,
iklas, tanpa pamrih dan jujur sertaberkorban untuk kepentingan masyarakat tidak
mampu, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Tentu hal ini bukan
merupakan suatu pekerjaan yang mudah, karena upaya-upaya membangun kepedulian,
kerelawan, komitmen tersebut adalah proses perubahan pola pikir dan pola tindak
yang di topang dengan tata pemerintahan bersih dan pemerintahan yang pro dana
untuk orang tidak mampu.
Tulisan ini merupakan pandangan yang di
peroleh dari belajar bersama masyarakat se-kecamatan Panjang dan berbagi
pengalaman dari kawan-kawan yang melakukan pemdampingan masyarakat. Khususnya
di program PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi Lampung. Dari hasil melakukan tinjau partisipatif di basis (RT) yang dilakukan di 6 kelurahan di kecamatan Panjang dan 1
kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan ada beberapa
persoalan, harapan dan keinginan
dari beberapa masyarakat dari pelaksanaan Program Nasional Pembedayaan Mayarakat
Mandiri Perkotaan ( PNPM-MPk) . Beberapa persoalan dan masukan dari berbagai
pertemuan, kami coba menganalisa dengan menggunakan Analisa SWOT , seperti
rangkuman sebagai berikut
:
SWOT analisa kelembagaan
|
Kekuatan
|
Kelemahan
|
|
·
Masih ada beberapa kepedulian
masyarakat
·
Ada pembelajaran kritis dalam
pengelolaan kelembagaan
·
Kebersamaan dan persaudaraan
antar masyarakat
·
Punya visi dan misi
kelembagaan yang jelas
·
Partisipasi masyarakat baik
perempuan dan laki-laki
|
·
Masih ada kepentingan
kelompok dan wilayah
·
Belum terbangunan kesadaran
kritis, masih kesadaran semu
·
Kepentingan pribadi sangat
mendominasi
·
Visi dan misi masih belum
dipahami secara nyata/konkrit
·
Keterlibatan masyarakat
masih 20% jumlah penduduk dewasa
|
|
Peluang
|
Ancaman
|
|
·
Masih ada nilai dan norma
yang berkembangan di masyarakat
·
Kemauan untuk belajar
berorganisasi dan berserikat
·
Ada kepercayaan yang
diberikan oleh masyarakat sekitar
·
Ada Perbaikan lingkungan dan
ekonomi
|
·
Hilangnya norma dan nilai
yang berkembang di masyarakat
·
Organisasi dan berserikat
untuk kepentingan pribadi
·
Hilangnya kepercayaan
terhadap program
·
Pembangunan tebang pilih
|
SWOT Capaian Profil BKM
|
Kekuatan
|
Kelemahan
|
|
·
BKM
memiliki legalitas dan legitimasi sebagai lembaga permanen
·
Intervensi
program melalui siklus menjadi kemampuan baru dan potensial untuk berkelanjutan
·
Modal
sosial di dongkrak melalui BLM dan Tridaya
·
Ada dukungan dari aparat pemerintah
|
·
Kepentingan
elit mengabaikan kepentingan kelompok marginal dan perempuan
·
Akses
program tidak memberdayaan warga namun menjadi instrumen yang dikuasai
kelompok elit untuk mobilisasi sumberdana (berebut pengaruh)
·
Pola
partisipatoris tanpa diawali persiapan sosial yang cukup berubah menjadi
“dominasi baru”
·
Pragmatis program
|
|
Peluang
|
Ancaman
|
|
·
Menumbuhkembangkan
kelembagaan sosial ekonomi dan pengembangan lingkungan yang berkelanjutan
·
Pengalaman
masa pendampingan potensial ditindak lanjuti melalui kemitraan dengan lembaga
lain
·
Masyarakat
basis yang terorganisir, memiliki kemampuan mengelola program dan
mengembangkan keswadayaan potensial menjadi kelompok menengah pelopor perubahan
sosial
·
Kepercayaan pihak luar (channelling) untuk program
|
·
Muncul
ketergantungan terhadap asupan luar
·
Pada
giliranya kesuksesan berpotensi memunculkan konflik interes (horisontal)
·
Akses simiskin/ marginal kalah untuk kepentingan
pribadi, golongan dan modal besar
·
Ketahanan
dan kedaulatan bila tidak terpelihara muncul mobilisasi kepentingan politik
bukan (sebaliknya) kesadaran kritis “baru” dalam berbangsa dan bernegara
|
