BREAKING

Rabu, 12 Maret 2014

Louncing Salah Satu Bentuk Komitmen dan Konsistensi



Liwa: 13/03/2014 Bertempat di Aula RSUD Liwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Pekon (BPMPP)  Lampung Barat melaksanakan kegiatan louncing dan Sosialisasi PNPM-MPd dan Anggaran Dana Pekon (ADP)  Tahun 2014.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 10.00 - 14.00 ini dibuka oleh Sekda Kabupaten Lampung Barat mewakili Bupati Lampung Barat selain dihadiri oleh Kaban PMPP acara ini juga dihadiri oleh Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat dan Tim Fasilitator Kabupaten PNPM-MPd Lampung Barat  dengan peserta FK/FT, UPK, Peratin, PJO, Camat, perwakilan  SKPD se-Lampung Barat.    

Dalam sambutannya Bapak Sekdakab Lampung Barat  Nirlan, SH, MM menyampaikan bahwa  kegiatan ini merupakan salah satu  bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten dalam mendorong kesejahteraan masyarakat  karena  Pemkab memandang  bahwa Pekon adalah motor dalam mendorong kesejahteraan dan kemajuan Lampung Barat.   Hal ini bisa dibuktikan dengan  dokumen dan anggaran,dimana  dalam beberapa tahun ini pemerintah Kabupaten selalu memenuhi apapun dan berapapun  Dana Daerah Urusan Bersama yang menjadi kewajiban.  Pemkab selalu mengutamakan pembangunan Pekon ketimbang daerah kota dan belanja aparatur.  ” Kalau kita hanya mau terlihat wah  maka kota Liwa ini bisa saja kita bangun sedemikian rupa   dengan mengurangi dana-dana yang masuk ke Pekon, tetapi itu tidak kita lakukan karena kita lebih mementingkan membangun Pekon”. Kata Nirlan

Bukti lain  untuk menunjukkan konsistensi dan komitmen pemerintah kabupaten akan pembangunan masyarakat Pekon adalah sarana prasana pemerintah daerah saat ini yang jika kita amati secara seksama, kita akan menemukan semua kantor SKPD di Lampung Barat ini kondisinya bocor begitu juga dengan kenderaan Dinas.  Kalau Bapak/Ibu hadirin sekalian ada yang jantungan silakan saja naik mobil Dinas Taruna yang hari ini masih dipakai oleh SKPD di Lampung Barat pasti sembuh. Itu karena kenderaan itu sudah tidak sama lagi antara perintah sopir dengan aksinya (sopir ngerem mobilnya malah ngebut).. geerrr segenap yang hadir tertawa atas ungkapan ini.

Mengakhiri sambutannya Bapak Nirlan, SH. MM mengajak semua yang hadir untuk  senantiasa mencari pemicu  percepatan kesejahtaraan.  Hal ini penting sebab jika hanya berpikir rutinitas saja maka kemajuan  akan sulit kita capai.  Dengan kita menemukan dan melaksananakan pemicu yang kita temukan, percepatapan tercapainya tujuan tentu akan terjadi...(tim.ar)   

Senin, 10 Maret 2014

Ending Fasilitator "Dukun"



 
Bapak Fajar Sujarwo/ Asesor LSP-FPM sedang memberi Pengarahan

Bandar Lampung: 09/03/2014 Telah dilaksanakan Asesmen Kompetensi Angkatan II yang dilaksanakan oleh Tempat Uji Kompetensi Sementara (TUKS) DPD IPPMI Lampung yang di pandu oleh 4 Orang Asesor dan ikuti oleh 20 orang asesi yang terdiri dari: 1 orang Spesialis Inprastruktur, 1 Orang FasTKab, 2 Orang Asisten Faskab, dan 16 orang FK/FT se-Lampung.
Kegiatan Asesmen Kompetensi dilaksanakan pada tanggal 8-9 Maret 2014 di TUKS DPD IPPMI Lampung Jl Kemuning I No. 38B Rawa Laut Pahoman Bandar Lampung dengan keputusan Tim Asesor yang di sampaikan oleh Lead Asesor Bapak Fajar Sujarwo semua Asesi dinyatakan Berkompetensi Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam penutupan Asesmen Kompetensi yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2014 Lead Asesor Bapak Fajar Sujarwo menyampaikan bahwa setelah Asesi dinyatakan Berkopentensi ada beberapa tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan: Pertama Moral: Asesi yang dinyatakan berkompeten mempunyai tanggungjwab moral harus menjadi panutan baik dilingkungan pekerjaannya maupun di masyarakat.  Kedua Intelektual: Secara riel seorang asesi yang telah dinyatakan berkompetensi adalah service Provider secara teknologi, Mainstreaming, dan Art/Seni. Ketiga Sosial: Secara sosial asesi yang telah dinyatakan berkompeten mempunyai tanggungjawab sosial mengembangkan nilai-nilai universal.  Solidaritas atau bela Rasa  yang selalu oleh yang bersangkutan miliki dan kembangkan sehingga dalam kesehariannya seorang asesi yang telah dinyatakan berkompeten sebagai fasilitator masyarakat harus menunjukkan sikap dan perbuatan membela kaum yang lemah.”Jika ada Tukang Becak dan Kenderaan Roda Empat bertabrakan, maka jangan tanya siapa yang salah tetapi langsung angkat/bantu  tukang becak, Urusan benar salah itu lain. Kata Fajar Sujarwo.
Mengakhiri pengarahannya Bapak Fajar Sujarwo menambahkan bahwa ending dari seorang fasilitator yang berkompeten adalah “Dukun Pemberdayaan Masyarakat”. Dengan demikian tidak ada lagi ceritanya seorang Asesi yang telah dinyatakan berkompeten jalan kemana-mana mangkul ijazah.  Yang seharusnya terjadi sebaliknya kemana-mana karena dijemput atau dipanggil orang. Oleh karenanya jadilah “Dukun” yang Profesional. Untuk itu seorang fasilitator harus punya padepokan. Pangkas Fajar Sujarwo.. (tim.ar)    

Rabu, 05 Maret 2014

Membangun Kebersamaan Diatas Puing-Puing Ketidakpercayaan


Iqbal Pandji Putra/Fasilitator Sosial PNPM-Perkotaan Bandar Lampung


Membangun sebuah komunitas yang peduli pembangunan harus berdasarkan  kemauan dan kehendak  dari  masyarakat  tersebut  untuk berbuat sesuai harapan masyarakat sendiri. Bila ini tidak terjadi maka pelaksanaan program yang di hasilkan menciptakan kembali program yang pragmatis dan penuh kerja orientit.
Pelajaran yang di dapat dari pemdampingan di berbagai  lokasi program PNPM mandiri perkotaan , menunjukan peran partisipasi masyarakat untuk terlibat secara proaktif dan berkelanjutan belum menunjukan keberhasilan secara menyeluruh.  Ini menjadi kritik bagi pemdampingan yang terjadi di masyarakat untuk segera berbenah diri  untuk  sering berbagi persoalan dan mau bersusah payah.
Persoalan tidak hanya ada di pendampingan masyarakat tapi juga di peran aparat lokal masih belum memberikan contoh teladan bagi masyarakat.  Masih banyak kepentingan pribadi yang lebih di utama daripada kepentingan masyarakat. Pola pikir ini terjadi secara sistemik di karena pola pikir yang ada, bahwa pekerjaan yang berlangsung di kelurahannya  adalah proyek charity yang memberikan keuntungan sepihak.
Persoalan-persoalan di atas menunjukan  perlu ada pembelajaran kembali  arti pentingannya membangun kebersamaan dalam membrantas kemiskinan,  perlu kerja keras dan perhatian yang sangat mendalam bagi semua elemen masyarakat dan apartur pemerintah.
Seperti yang di mandatkan dalam Pedoman  Pelaksanaan PNPM Mandiri  Perkotaan  Bab IV  Membangun Integritas “ proyek ini memberdayakan masyarakat ( terutama penerima manfaat proyek) untuk mengelola sub-proyek dan bertanggung jawab terhadap kualitas teknis dalam penyediaannya, maupun hasilnya/ keluaran, pada tingkat kelurahan/desa” Artinya melalui partisipatif  aktif seluruh komponen masyarakat untuk menginginkan pelayan dari pemerintah kota dan menjamin akuntansi yang transparan dari sumber daya yang sudah di peruntukan, sehingga tercapai pengelolaan dan manajemen yang efektif dan perbaikan pencaharian masyarakat.  
Pengawasan yang lebih oleh masyarakat, akan mengurangi resiko korupsi dan penyalah gunaan kekuasaan. Tetapi bila tidak di tunjang kridebiltas penegakan hukum dan kepolisian yang baik, akan berdampak pada tidak ada kepercayaan lagi atas pengaduan yang ada di masyarakat. Seperti contoh kasus yang terjadi di tahun 2006-2008 di 3 kelurahan kecamatan Panjang , banyak sekali pengaduan masyarakat dan pendampingan  untuk menyelesaikan persoalan ekonomi bergulir  yang digunakan oleh Oknum LKM, Masyrakat dan aparat lokal.
Saksi dan penyelesai kasus yang terjadi pada program ini sangat lemah.  Program ini lebih banyak toleransinya seperti yang diucapkan oleh beberapa pengurus baru BKM/LKM periode 2008 – 2011 yang menerima serah terima kepengurusan BKM/LKM dari pengurus lama. (diskusi dengan pengurus baru BKM/LKM).
Kemandirian  lembaga masyarakat ini dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan bersama bagi masyarakat tidak mampu, mandiri dan berkelanjutan adalah harapan yang terus  di tingkatkan sehingga masyarakat mampu mengambil atau memutuskan keputusan yang berkaitan kebijakan publik di tingkat lokal agar berorientasi kemasyarakat tidak mampu dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Gambaran lembaga masyarakat seperti yang diatas hanya akan tercapai apabila orang yang di beri amanat sebagai pemimpin masyarakat adalah orang yang peduli, kometmen kuat, iklas, tanpa pamrih dan jujur sertaberkorban untuk kepentingan masyarakat tidak mampu, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Tentu hal ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, karena upaya-upaya membangun kepedulian, kerelawan, komitmen tersebut adalah proses perubahan pola pikir dan pola tindak yang di topang dengan tata pemerintahan bersih dan pemerintahan yang pro dana untuk orang tidak mampu.
Tulisan ini merupakan pandangan yang di peroleh dari belajar bersama masyarakat se-kecamatan Panjang dan berbagi pengalaman dari kawan-kawan yang melakukan pemdampingan masyarakat. Khususnya di program PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi Lampung. Dari hasil melakukan tinjau partisipatif di basis (RT)  yang dilakukan di 6 kelurahan di kecamatan Panjang dan 1 kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan ada beberapa  persoalan,  harapan dan keinginan dari beberapa masyarakat dari pelaksanaan  Program Nasional Pembedayaan Mayarakat Mandiri Perkotaan ( PNPM-MPk) . Beberapa persoalan dan masukan dari berbagai pertemuan, kami coba menganalisa dengan menggunakan Analisa SWOT , seperti rangkuman sebagai berikut :
SWOT analisa kelembagaan
Kekuatan
Kelemahan
·         Masih ada beberapa kepedulian masyarakat
·         Ada pembelajaran kritis dalam pengelolaan kelembagaan
·         Kebersamaan dan persaudaraan antar masyarakat
·         Punya visi dan misi kelembagaan yang jelas
·         Partisipasi masyarakat baik perempuan dan laki-laki
·         Masih ada kepentingan kelompok dan wilayah
·         Belum terbangunan kesadaran kritis, masih kesadaran semu
·         Kepentingan pribadi sangat mendominasi
·         Visi dan misi masih belum dipahami secara nyata/konkrit
·         Keterlibatan masyarakat masih  20% jumlah penduduk dewasa

Peluang
Ancaman
·         Masih ada nilai dan norma yang berkembangan di masyarakat
·         Kemauan untuk belajar berorganisasi dan berserikat
·         Ada kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sekitar
·         Ada Perbaikan lingkungan dan ekonomi
·         Hilangnya norma dan nilai yang berkembang di masyarakat
·         Organisasi dan berserikat untuk kepentingan pribadi
·         Hilangnya kepercayaan terhadap program
·         Pembangunan tebang pilih


SWOT Capaian Profil BKM

Kekuatan
Kelemahan
·         BKM memiliki legalitas dan legitimasi sebagai lembaga permanen
·         Intervensi program melalui siklus menjadi kemampuan baru dan potensial untuk berkelanjutan
·         Modal sosial di dongkrak melalui BLM dan Tridaya
·         Ada dukungan dari aparat pemerintah
·         Kepentingan elit mengabaikan kepentingan kelompok marginal dan perempuan
·         Akses program tidak memberdayaan warga namun menjadi instrumen yang dikuasai kelompok elit untuk mobilisasi sumberdana (berebut pengaruh)
·         Pola partisipatoris tanpa diawali persiapan sosial yang cukup berubah menjadi “dominasi baru”
·         Pragmatis program
Peluang
Ancaman
·         Menumbuhkembangkan kelembagaan sosial ekonomi dan pengembangan lingkungan yang berkelanjutan
·         Pengalaman masa pendampingan potensial ditindak lanjuti melalui kemitraan dengan lembaga lain
·         Masyarakat basis yang terorganisir, memiliki kemampuan mengelola program dan mengembangkan keswadayaan potensial menjadi kelompok menengah pelopor perubahan sosial
·         Kepercayaan pihak luar (channelling) untuk program
·         Muncul ketergantungan terhadap asupan luar
·         Pada giliranya kesuksesan berpotensi memunculkan konflik interes (horisontal)
·         Akses simiskin/ marginal kalah untuk kepentingan pribadi, golongan dan modal besar
·         Ketahanan dan kedaulatan bila tidak terpelihara muncul mobilisasi kepentingan politik bukan (sebaliknya) kesadaran kritis “baru” dalam berbangsa dan bernegara