BREAKING

Rabu, 05 Maret 2014

Membangun Kebersamaan Diatas Puing-Puing Ketidakpercayaan


Iqbal Pandji Putra/Fasilitator Sosial PNPM-Perkotaan Bandar Lampung


Membangun sebuah komunitas yang peduli pembangunan harus berdasarkan  kemauan dan kehendak  dari  masyarakat  tersebut  untuk berbuat sesuai harapan masyarakat sendiri. Bila ini tidak terjadi maka pelaksanaan program yang di hasilkan menciptakan kembali program yang pragmatis dan penuh kerja orientit.
Pelajaran yang di dapat dari pemdampingan di berbagai  lokasi program PNPM mandiri perkotaan , menunjukan peran partisipasi masyarakat untuk terlibat secara proaktif dan berkelanjutan belum menunjukan keberhasilan secara menyeluruh.  Ini menjadi kritik bagi pemdampingan yang terjadi di masyarakat untuk segera berbenah diri  untuk  sering berbagi persoalan dan mau bersusah payah.
Persoalan tidak hanya ada di pendampingan masyarakat tapi juga di peran aparat lokal masih belum memberikan contoh teladan bagi masyarakat.  Masih banyak kepentingan pribadi yang lebih di utama daripada kepentingan masyarakat. Pola pikir ini terjadi secara sistemik di karena pola pikir yang ada, bahwa pekerjaan yang berlangsung di kelurahannya  adalah proyek charity yang memberikan keuntungan sepihak.
Persoalan-persoalan di atas menunjukan  perlu ada pembelajaran kembali  arti pentingannya membangun kebersamaan dalam membrantas kemiskinan,  perlu kerja keras dan perhatian yang sangat mendalam bagi semua elemen masyarakat dan apartur pemerintah.
Seperti yang di mandatkan dalam Pedoman  Pelaksanaan PNPM Mandiri  Perkotaan  Bab IV  Membangun Integritas “ proyek ini memberdayakan masyarakat ( terutama penerima manfaat proyek) untuk mengelola sub-proyek dan bertanggung jawab terhadap kualitas teknis dalam penyediaannya, maupun hasilnya/ keluaran, pada tingkat kelurahan/desa” Artinya melalui partisipatif  aktif seluruh komponen masyarakat untuk menginginkan pelayan dari pemerintah kota dan menjamin akuntansi yang transparan dari sumber daya yang sudah di peruntukan, sehingga tercapai pengelolaan dan manajemen yang efektif dan perbaikan pencaharian masyarakat.  
Pengawasan yang lebih oleh masyarakat, akan mengurangi resiko korupsi dan penyalah gunaan kekuasaan. Tetapi bila tidak di tunjang kridebiltas penegakan hukum dan kepolisian yang baik, akan berdampak pada tidak ada kepercayaan lagi atas pengaduan yang ada di masyarakat. Seperti contoh kasus yang terjadi di tahun 2006-2008 di 3 kelurahan kecamatan Panjang , banyak sekali pengaduan masyarakat dan pendampingan  untuk menyelesaikan persoalan ekonomi bergulir  yang digunakan oleh Oknum LKM, Masyrakat dan aparat lokal.
Saksi dan penyelesai kasus yang terjadi pada program ini sangat lemah.  Program ini lebih banyak toleransinya seperti yang diucapkan oleh beberapa pengurus baru BKM/LKM periode 2008 – 2011 yang menerima serah terima kepengurusan BKM/LKM dari pengurus lama. (diskusi dengan pengurus baru BKM/LKM).
Kemandirian  lembaga masyarakat ini dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan bersama bagi masyarakat tidak mampu, mandiri dan berkelanjutan adalah harapan yang terus  di tingkatkan sehingga masyarakat mampu mengambil atau memutuskan keputusan yang berkaitan kebijakan publik di tingkat lokal agar berorientasi kemasyarakat tidak mampu dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Gambaran lembaga masyarakat seperti yang diatas hanya akan tercapai apabila orang yang di beri amanat sebagai pemimpin masyarakat adalah orang yang peduli, kometmen kuat, iklas, tanpa pamrih dan jujur sertaberkorban untuk kepentingan masyarakat tidak mampu, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Tentu hal ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, karena upaya-upaya membangun kepedulian, kerelawan, komitmen tersebut adalah proses perubahan pola pikir dan pola tindak yang di topang dengan tata pemerintahan bersih dan pemerintahan yang pro dana untuk orang tidak mampu.
Tulisan ini merupakan pandangan yang di peroleh dari belajar bersama masyarakat se-kecamatan Panjang dan berbagi pengalaman dari kawan-kawan yang melakukan pemdampingan masyarakat. Khususnya di program PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi Lampung. Dari hasil melakukan tinjau partisipatif di basis (RT)  yang dilakukan di 6 kelurahan di kecamatan Panjang dan 1 kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan ada beberapa  persoalan,  harapan dan keinginan dari beberapa masyarakat dari pelaksanaan  Program Nasional Pembedayaan Mayarakat Mandiri Perkotaan ( PNPM-MPk) . Beberapa persoalan dan masukan dari berbagai pertemuan, kami coba menganalisa dengan menggunakan Analisa SWOT , seperti rangkuman sebagai berikut :
SWOT analisa kelembagaan
Kekuatan
Kelemahan
·         Masih ada beberapa kepedulian masyarakat
·         Ada pembelajaran kritis dalam pengelolaan kelembagaan
·         Kebersamaan dan persaudaraan antar masyarakat
·         Punya visi dan misi kelembagaan yang jelas
·         Partisipasi masyarakat baik perempuan dan laki-laki
·         Masih ada kepentingan kelompok dan wilayah
·         Belum terbangunan kesadaran kritis, masih kesadaran semu
·         Kepentingan pribadi sangat mendominasi
·         Visi dan misi masih belum dipahami secara nyata/konkrit
·         Keterlibatan masyarakat masih  20% jumlah penduduk dewasa

Peluang
Ancaman
·         Masih ada nilai dan norma yang berkembangan di masyarakat
·         Kemauan untuk belajar berorganisasi dan berserikat
·         Ada kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sekitar
·         Ada Perbaikan lingkungan dan ekonomi
·         Hilangnya norma dan nilai yang berkembang di masyarakat
·         Organisasi dan berserikat untuk kepentingan pribadi
·         Hilangnya kepercayaan terhadap program
·         Pembangunan tebang pilih


SWOT Capaian Profil BKM

Kekuatan
Kelemahan
·         BKM memiliki legalitas dan legitimasi sebagai lembaga permanen
·         Intervensi program melalui siklus menjadi kemampuan baru dan potensial untuk berkelanjutan
·         Modal sosial di dongkrak melalui BLM dan Tridaya
·         Ada dukungan dari aparat pemerintah
·         Kepentingan elit mengabaikan kepentingan kelompok marginal dan perempuan
·         Akses program tidak memberdayaan warga namun menjadi instrumen yang dikuasai kelompok elit untuk mobilisasi sumberdana (berebut pengaruh)
·         Pola partisipatoris tanpa diawali persiapan sosial yang cukup berubah menjadi “dominasi baru”
·         Pragmatis program
Peluang
Ancaman
·         Menumbuhkembangkan kelembagaan sosial ekonomi dan pengembangan lingkungan yang berkelanjutan
·         Pengalaman masa pendampingan potensial ditindak lanjuti melalui kemitraan dengan lembaga lain
·         Masyarakat basis yang terorganisir, memiliki kemampuan mengelola program dan mengembangkan keswadayaan potensial menjadi kelompok menengah pelopor perubahan sosial
·         Kepercayaan pihak luar (channelling) untuk program
·         Muncul ketergantungan terhadap asupan luar
·         Pada giliranya kesuksesan berpotensi memunculkan konflik interes (horisontal)
·         Akses simiskin/ marginal kalah untuk kepentingan pribadi, golongan dan modal besar
·         Ketahanan dan kedaulatan bila tidak terpelihara muncul mobilisasi kepentingan politik bukan (sebaliknya) kesadaran kritis “baru” dalam berbangsa dan bernegara

Rabu, 26 Februari 2014

PNPM-MPd Masih Menjadi Primadona



Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Bapak Hi. Kherlani, SE, M.M)


Pesisir Tengah: 26/02/2014: Hari ini Kabupaten Pesisir Barat genap berusia 10 bulan 4 hari.  Hal yang patut disyukuri dalam  usia  yang relative muda, Kabupaten ini bisa menyelenggarakan musrenbangkab.  Ini adalah MusrenbangKab yang pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Pesisir Barat  dan forum ini di harapkan menjadi media untuk singkronisasi semua model perencanaan yang ada di Pesisir Barat. Demikian petikan  kalimat sambutan Bupati Pesisir Barat Bapak Hi.Kherlani, SE, MM.

MusrenbangKab Pesisir Barat diselenggarakan di Gedung Serba Guna Labuhan Jukung Krui. Tampak hadir dalam acara ini para anggota Muspida Lampung Barat dan Pesisir Barat, Anggota DPRD Lampung Barat Asal Dapil Pesisir Barat, SKPD se-Pesisir Barat, Perwakilan Kecamatan, Ormas, NGO, Tokoh Masyarakat, dan utusan pelaku PNPM-MPd yang dalam hal ini diwakili oleh Faskab Ali Rukman, FK Pesisir Tengah Sdr Eko Prayitno, FK  Bangkunat Belimbing Sdr Darmawansyah, dan FT Bangkunat Belimbing Sdr Febri Eleveriady.

Layaknya MusrenbangKab pada umumnya, pada MusrenbangKab Pesisir Barat untuk yang pertama kali ini selain di awali dengan acara seremonial juga isi dengan paparan utusan dari BAPPEDA Provinsi Lampung dan SKPD terkait. Hal  yang mengembirakan dari setiap paparan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa PNPM-MPd masih merupakan primadona dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 dan Tahun 2015.  Pada sesi paparan dari BAPPEDA Pesisir Barat, disampaikan kepada peserta bahwa input MusrenbangKab ini salah satunya adalah hasil MAD PNPM-MPd yang diselenggarakan terintegrasi dengan MusrenbangCam di Kecamatan Se-Pesisir Barat.  Indikator lain yang mengemuka untuk menggambarkan bahwa PNPM-MPd masih menempati urutan teratas dalam menyumbang kue pembangunan adalah paparan utusan BAPPEDA Provinsi Lampung dan Dinas PPKAD Pesisir Barat yang menyampaikan bahwa Lokasi dan Alokasi terbesar dalam pelaksanaan pembangunan di Pesisir Barat salah satunya adalah pada Satker BPMPP Pesisir Barat yang di dalamnya ada PNPM-MPd atau sekitar 15 % dari total APBD Pesisir Barat (total APBD TA. 2014 adalah 323.775.107.806). Kepala BAPPEDA Pesisir Barat Bapak Firman Muntako menegaskan bahwa mengingat kebutuhan maka program PNPM-MPd akan terus dilanjutkan di Pesisir Barat untuk periode selanjutnya.  Melihat Kebutuhan PNPM akan terus kita Lanjutkan. Imbuh beliau

Sementara di tempat terpisah salah seorang warga masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Bapak Prayit mengatakan bahwa Idealnya hari ini dan kedepan infrastruktur jalan harus tetap menjadi prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat karena itu benar-benar yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk percepatan kesejahteraan.  Tetapi realitanya bila disimak dari pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini maka PNPM-MPd adalah penyumbang terbanyak untuk urusan tersebut selain oleh Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan leading yang lain seolah diam untuk urusan ini.  "Jalan-jalan hari ini di Pesisir Barat banyak dibangun oleh PNPM-MPd selain oleh Dinas PU". Kata Prayit..   (tim.ar)    

Selasa, 25 Februari 2014

Way Sampai



Nazmi Roziuddin, ST/FT Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat

Ya,


Way sampai (air sampai) itu kata mereka setelah sekian lama masyarakat mendambakan air bersih, dan baru di th 2013 ini masyarakat Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat merasakan betapa nikmat bersyukurnya mareka menerima manfaat dari air bersih yang kini hadir di Pekon Walur dari kegiatan PNPM-MPd.   Sebelumya mereka harus membeli untuk keperluan air minum dan memasak, untuk 1 dirigen ukuran 20 liter dihargai Rp. 5000,- tapi kini air sudah sampai pekon dan membeli air hanya tinggal kenangan masa lalu bagi mareka.  Adapun jumlah pemanfaat s/d saat ini  ± sudah mencapai 80 KK. 

Pada awal pengusulan kegiatan ini, sebagian masyarakat pesimis kalau air akan mengalir sampai Pekon, tetapi kami dari tim pnpm pesisir utara tidak serta merta menyalahkan sebagian masyarakat yg pesismis bahwa air akan mengalir sampai pekon tapi itu justru menjadi motivasi serta tantangan buat kami, [1]
Kini air sudah mengalir sampai pekon bahkan sudah masuk kerumah-rumah penduduk.   Semoga air bisa terus dimanfaatkan dan dilestarikan sampai anak cucu mareka kelak, sesuai dengan impian masyarakat walur yang kini menjadi kenyataan.
Dari pengalaman ini saya menyimpulkan bahwa setiap pekerjaan pasti ada masalah dan tantangan, tinggal bagaimana kita menyikapi masalah tersebut dengan dewasa dan jiwa besar.   Bagaimanapun masalah dan tatangan akan menjadikan kita semakin dewasa dalam berfikir dan bertindak serta menambah khasanah ilmu pengetahuan kita. [2]


[1] Perempatan Liwa, Jum'at 7 feb 2014. 10.00 WIB
(sembari nunggu microlet tujuan krui yg gk brangkt2)

[2] Liwa, selasa 25 feb 2014. 24.02 WIB
(kantor faskab beranjak menuju peraduan)